Kendati memiliki faktor risiko harga transaksi yang sangat fluktuatif, kegiatan usaha perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 2021 saja, menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), transaksi aset kripto di Tanah Air sepanjang Januari-Juni telah mencapai Rp 429 triliun dengan jumlah pelanggan 6,8 juta orang.

Dalam acara diskusi daring APPRI Connect bertajuk “PR di Tengah Kehebohan Blockchain dan Crypto Itu...” yang diadakan oleh Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) hari ini, Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi menegaskan bahwa dengan adanya faktor risiko tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan hukum dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto, untuk melindungi masyarakat, termasuk mencegah penyalahgunaan transaksi dari tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Pemerintah mengatur [perdagangan aset kripto] agar masyarakat bisa terlindungi. Rambu-rambu yang ada bisa mengurangi risiko-risiko yang akan timbul, dan diharapkan perdagangan aset kripto ini tumbuh serta berkembang, sehingga bisa memberikan alternatif investasi yang menguntungkan bagi masyarakat,” kata Sahudi.

Sahudi menambahkan, aset kripto yang memanfaatkan teknologi blockchain ini, merupakan portofolio yang sangat baru di Indonesia sehingga banyak masyarakat belum paham. Untuk itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami aset kripto lebih baik, dan tidak lekas percaya kepada tawaran-tawaran yang bisa merugikan. Salah satu bentuk literasi yang perlu dibangun antara lain bahwa aset kripto perlu dimaknai sebagai komoditas perdagangan, bukan sebagai alat tukar.

Senada dengan Sahudi, Bhayu Sugarda, Head of Business Growth dari agensi public relations Fortuna juga menggarisbawahi pentingnya edukasi bagi publik terkait aset baru ini. Menurut pengamatan Bhayu, selama ini komunikasi mengenai perkembangan teknologi baru di Indonesia masih kurang baik, sehingga seringkali diikuti krisis terlebih dahulu. Menurutnya, dalam menyikapi kehadiran aset kripto perlu ada interaksi, kolaborasi, edukasi, dan amplifikasi yang terjadi secara berkesinambungan. “Tidak ada kata terlambat untuk membangun narasi dan kepercayaan publik,” tegas Bhayu.

Sementara itu, Chief Marketing Officer Tokocrypto Nanda Ivens menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya untuk dapat mengenali dan menggali potensi kripto. “Perlu adanya sinergi antar sektor untuk dapat meningkatkan kepercayaan, transparansi, efisiensi serta legitimasi. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan edukasi kepada publik,” jelas Nanda.

Menyadari hal tersebut, Nanda bersama dengan timnya mengembangkan berbagai platform seperti Education Hub Tokonews, Kriptoversity, Education Hub, dan Education Series. Berbagai platform tersebut digunakan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar mengenai teknologi blockchain. Kegiatan sosialisasi tersebut dikemas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan penyampaian yang menyenangkan, untuk menghindari kerumitan pemahaman.

Di samping itu, Nanda juga melakukan pendekatan aktif kepada masyarakat, seperti program tatap muka dengan mahasiswa di berbagai kampus, setiap minggu. Hal itu bertujuan untuk membangun kedekatan personal yang diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik.

Ketua Umum APPRI, Jojo S Nugroho berharap, APPRI Connect kali ini dapat menjadi ruang yang mendorong kolaborasi bagi kegiatan edukasi, pembentukan persepsi dan peningkatan kepercayaan publik, termasuk advokasi bagi regulasi yang adaptif di sektor baru ini.